Pp 80 tahun 2007 pdf

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia. Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Keputusan menteri dalam negeri nomor tahun 2003 tentang organisasi. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2007 pusat data. Pasal i beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 80, tambahan lembaran negara. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Keputusan menteri dalam negeri nomor tahun 2003 tentang struktur tata kerja. Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2007 daerah hukum kepolisian negara republik indonesia.

Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang anglcutan laut luar negeri lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 26, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5108. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4180. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2007 jdih kementerian. Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah. Nomor 80 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban. Peraturan presiden perpres nomor 87 tahun 2017 tentang. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara nomor 3956.

Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2015 tanggal 9 november. Pokok pokok perubahan pp no 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berikut ini. Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, pasal 55 undangundang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 191 undangundang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, dan pasal 165 ayat 4 undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang angkutan multimoda. Indenguu 25 tahun 2007 penanaman modal environmental. Beberapa perubahan yang menarik dari revisi keppres ini adalah. Dalam peraturan pemerintah tersebut tanggung jawab bpkp semakin strategis. Peraturan presiden perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter berkas edukasi aktifkan javascript untuk mengakses, hidupkan javascript di dalam pengaturan browser. Kalau kita telaah lebih lanjut sebenarnya amanah apa siy yang terkandung di pp 602008.

Keputusan presiden nomor 41 tahun 1996 tentang kawasan industri. Penunjukan langsung pl dilakukan untuk nilai sampai dengan rp100. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan. Pkk prov dan kabupaten tinjau persiapan lomba tim penggerak pkk porvinsi kalbar dan tim penggerak pkk kabupaten kubu raya turun ke desa teluk empening nutuk meninjau dan melakukan pembinaan kepada pk.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran. Undangundang republik indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 106, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4756. Perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 12. Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Bpkp layaknya mendapatkan anugrah, dan bagi kita semua anugrah tersebut harus disyukuri serta diemban dengan baik karena itu merupakan bagian dari amanah pemerintah. Presiden republik indonesia grand design reformasi birokrasi iv 20102025 7. Peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian. Terhitung tanggal 17 januari 2012 lalu, presiden ri telah menandatangani peraturan baru yaitu peraturan presiden no. Foreign investments 19 may 1994, as amended by pp 832001 19 dec. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2015 tanggal 9 november 2015. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 2003 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pnbp yang berlaku. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun. Peraturan menteri dalam negeri nomor 43 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dalam negeri berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 564 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 69 tahun 2015 tentang.

Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah lembaran negara republik indonesia tahun 2006. Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 2025 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Peraturan ortax your center of excellence in taxation. Peraturan pemerintah no 74 tahun 2011 tentang tata cara. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang. Peraturan menteri dalam negeri no 80 tahun 2015 tentang.

Nomor 80 tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 75 tahun 1999 tentang komisi pengawas persaingan usaha dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Tanggungjawab baru yang utama bagi kita adalah pasal 59 pp 602008 yang menyebutkan bpkp ditugaskan sebagai pembina penyelenggaraan spip. Sebentar lagi perubahan yang ke8 terhadap keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barangjasa pemerintah akan dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 80 tahun. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 berlaku mulai 1 januari 2012, sedangkan pp 80 tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan dinas milik negara lembaran negara. Presiden nomor 80 tahun 2003 tentanq pedoman pelaksanaan penaadaan 6. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undangundang nomor 32 tahun.

Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan lembaran negara republik indonesia tahun. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupatenkota lembaran. Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Pp nomor 80 tahun 2019 jdih setneg sekretariat negara. Pelaksanaan undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan lembaran. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun 2012. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negaradaerah lem baran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 83, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4738. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2007 pusat data. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3956 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2010 lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 95. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2007 tentang tata cara. Keputusan presiden republik indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2003. Peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang.

110 828 691 873 450 778 18 493 567 1532 214 1090 1611 315 1217 1271 311 611 14 355 1432 1343 466 598 809 136 1221 143 1435 192 1224 112 1182 332 1620 662 493 344 106 1245 306 1240 632 964 742 915 1192 618 630